Berbagai kepustakaan ilmiah yang mengulas tentang wabah
sudah menggarisbawahi pentingnya kesiapan setiap negara dalam menghadapi
epidemi baru. Melalui International Health Regulation (2005), WHO bersama semua
negara anggotanya juga telah bersepakat menjalankan traktat internasional ini
untuk meningkatkan kapasitas negara menghadapi wabah melalui pendekatan cegah,
deteksi, dan respons. Kita mengenal wabah flu Spanyol pada 1918, serta polio,
SARS, MERS-CoV, dan ebola. Tapi hanya flu Spanyol yang diklasifikasikan sebagai
pandemi karena dampaknya yang begitu luas terhadap kehidupan populasi dunia.
Akhirnya, setelah 102 tahun, pada 10 Maret 2020, pandemi kembali diumumkan
untuk penyakit dengan nama Covid-19.
Dalam menghadapi SARS-CoV-2, dunia seolah-olah dipaksa untuk
masuk ke situasi yang setara dengan Perang Dunia III. Pada abad ke-21 ini,
perang dunia membenturkan manusia dengan musuh yang tidak terlihat wujudnya,
tapi membuat lebih dari 30 ribu orang kehilangan nyawa serta 500 ribu lebih
orang sakit di 199 negara di dunia. Musuh ini membuat kita merasa hidup dalam
realitas yang mirip meski tidak sepenuhnya sama dengan jalan cerita film fiksi
ilmiah. Harus diakui bahwa situasi ini memberikan tekanan mental kepada kita
karena tingginya faktor ketidaktahuan dan ketidakpastian tentang apa yang bisa
mengalahkannya.
Rasa solidaritas tinggi dibutuhkan antara individu dan
antarbangsa. Sejak awal munculnya wabah ini, WHO selalu menyuarakan pentingnya
solidaritas sebagai kompas bersama dunia untuk keluar dari pandemi. Hal ini
penting dilakukan agar semua upaya tetap berfokus pada tujuan utama untuk
menekan laju penyebaran virus, memastikan tiadanya stigma bagi penderita, dan
mempertahankan tingkat kesehatan populasi semaksimal mungkin. Bila memakai
analogi peperangan, inilah salah satu penanda utamanya: pemimpin menyuarakan
solidaritas kepada seluruh khalayak. Sebagai contoh, kemunculan Perdana Menteri
Belanda Mark Rutte dalam siaran langsung di stasiun televisi pada 16 Maret lalu
merupakan yang pertama kalinya setelah sebelumnya PM Belanda melakukan hal yang
sama pada era 1970-an saat krisis minyak terjadi.
Kesehatan populasi sejatinya mempunyai nilai politis amat
besar karena dampaknya pada kehidupan politik, ekonomi, komersial, hingga
kebebasan individu. Inilah dasar dari pernyataan “Kesehatan adalah pilihan
politis”. Sebab, tanpa keberpihakan pemimpin pada kesehatan penduduknya,
berbagai aspek kehidupan bernegara akan mandek. Merujuk pada sejarah Perang Dunia
II, para pemimpin perang, seperti Patton dan Eisenhower, beriringan dengan
politikus serta negarawan, seperti Churchill, Roosevelt, Nehru, dan Sukarno;
melakukan asesmen komprehensif mengenai dampak perang terhadap setiap aspek
kehidupan manusia serta menentukan strategi yang jitu. Keberpihakan ini menjadi
penting karena dalam kondisi normal, kesehatan hampir selalu menjadi sektor
pembangunan yang dikalahkan. Prioritas pada sektor lain yang lebih kasatmata
menjadi lebih favorit dibanding sektor yang hakikatnya baru tampak setelah
belasan, bahkan puluhan tahun.
Harus diingat bahwa pertaruhan terbesar dari kekalahan
berperang melawan pandemi adalah runtuhnya sistem kesehatan nasional.
Sederhananya, layanan kesehatan tidak lagi tersedia karena tiadanya tenaga
kesehatan; rumah sakit tidak lagi bisa menampung dan memberikan pengobatan yang
dibutuhkan karena ketidaktersediaan alat dan obat; sistem rujukan dan
pemantauan kesehatan masyarakat tidak lagi berjalan efektif; serta pasien yang
sudah mengidap penyakit lain dan membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi bisa
mendapatkannya. Cara memperkuat sistem kesehatan banyak dikaji dalam literatur
ilmiah, pengalaman, dan contoh baik negara lain yang terbukti efektif
berdasarkan evidence yang ada.
Dengan ketiga prinsip berpikir itulah sebuah strategi
nasional yang tajam dan holistik dapat dibangun dengan komponen berikut ini.
Prioritas diletakkan pada penyelamatan nyawa manusia,
termasuk dan utamanya tenaga kesehatan, agar sektor pembangunan lain kembali
bekerja dengan optimal. Tanpa penyelesaian pandemi yang tuntas, beban ekonomi
negara akan jauh lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan biaya
yang harus dikeluarkan saat ini. Selain itu, potensi dampak sosial dan politik
harus diperhitungkan. Kekerasan domestik, instabilitas politik, dan keresahan
publik adalah sedikit contoh dari ekses masalah yang muncul seiring dengan
terjadinya pandemi.
Berpedoman pada kecepatan bertindak dan ketepatan cakupan, memastikan dilakukannya tes secara luas, pelacakan kontak, kepastian pemberian layanan kesehatan, dan isolasi kasus. Dalam situasi pandemi, kita tidak lagi punya kemewahan untuk memilih langkah mana yang akan diambil. Semuanya harus dijalankan bersamaan sebagai elemen utama dari mempertahankan dan memperkuat sistem kesehatan nasional.
Sinergi dan aksi bersama antarlembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat sipil. Pandemi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan masalah seluruh bangsa. Agar strategi berkelanjutan, dibutuhkan perencanaan skenario dengan strategi yang matang dan tepat dalam memetakan situasi yang mungkin terjadi setelah pandemi berakhir. Idealnya, skenario menjelaskan kebutuhan kerangka regulasi khusus untuk kegawatdaruratan kesehatan yang memungkinkan semua elemen dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, termasuk sektor swasta, media, para pakar, dan peneliti, untuk segera bergerak di tingkat pusat hingga daerah.
Khusus untuk Indonesia , beberapa kondisi berikut harus digarisbawahi:
Faktor risiko populasi terhadap Covid-19 dan dampaknya
terhadap sistem kesehatan nasional. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar
2018, disebutkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular (kanker, diabetes,
penyakit kardiovaskular) meningkat. Lalu, berdasarkan data World Bank, Indonesia
adalah negara dengan populasi perokok tertinggi di dunia (76,2 persen). Padahal
perokok dan orang dengan penyakit-penyakit tersebut berisiko tinggi tertular
virus SARS-CoV-2. Kondisi status kesehatan populasi setelah pandemi berakhir
nanti dipastikan lebih buruk ketimbang sekarang, menambah beban pada sistem
kesehatan nasional dan daerah. Peran layanan kesehatan primer menjadi semakin
krusial dalam menjaga ketahanan sistem kesehatan.
Besarnya sektor informal di Indonesia mempunyai konsekuensi
yang menuntut komitmen pemerintah untuk memenuhinya. Menekan laju penyebaran
virus dan memutus rantai penularan mengharuskan manusia membatasi interaksi
langsung dan tidak beraktivitas dalam kerumunan. Diberlakukannya pembatasan
jarak fisik dan sosial serta kebijakan bekerja di rumah membuat para pekerja
esensial, terutama di sektor informal, terkena dampak paling signifikan.
Jejaring pengaman sosial harus segera diaktifkan dan pemerintah menjamin
pemberian insentif ekonomi, melekat pada intervensi kesehatan populasi yang
dijalankan.
Utilisasi jejaring multilateral dan global health
diplomacy. Dalam situasi pandemi, saat banyak negara memperebutkan akses
terhadap obat dan vaksin, Indonesia sebaiknya segera menjadi bagian aktif dari upaya
global ini. Sebagai contoh, WHO meluncurkan riset multinasional bernama
Solidarity Trial yang mengundang keterlibatan banyak negara untuk menemukan
obat anti-Covid-19 dari obat-obatan yang telah beredar saat ini. Sementara itu,
untuk akses terhadap vaksin, tersedia Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI) sebagai platform multinegara yang mempercepat pembuatan
serta produksi vaksin untuk mencegah Covid-19.
Filsuf Thomas Hobbes mengatakan bahwa berpolitik sama dengan
mempunyai kuasa untuk menentukan hidup-matinya semua warga negara. Virus corona telah
memperlihatkan arti power yang sesungguhnya. Ia menguliti lapisan di
bawahnya menjadi sesuatu yang terlihat publik: menantang kekuasaan dan penguasa
untuk berani berpihak pada kesejahteraan banyak orang, dengan segala
konsekuensinya. Pandemi ini adalah ujian terberat untuk semua pemimpin di dunia
karena langkah dan kebijakan yang diambil menunjukkan kecakapannya sebagai
seorang pemimpin perang, negarawan, komunikator, serta ahli strategi terunggul
di mata dunia dan warga yang telah memberikan kekuasaan ke tangannya.
